Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian
Kementerian Sosial Dr Raden Harry Hikmad M.si terperangah ketika
mengetahui layanan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bantaeng
sudah berjalan lama. ‘’Kami sudah keliling Indonesia dan yang dikenal
memiliki kepekaan hanya Joko Widodo. Ternyata ada Nurdin Abdullah yang
lebih dulu, seorang pejabat yang menggunakan hati nurani untuk dekat
kepada rakyatnya,’’ katanya pada Workshop & Sosialisasi Pelayanan
Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu
Gempita) di Bantaeng, Selasa
(25/6). Menurutnya, selama ini masyarakat
datang ke rumah pak Bupati mengadukan nasibnya. Artinya masyarakat butuh
tempat mengadu sehingga perlu ada aparat yang bisa mengayomi dan itu
dilakukan bupati, urainya. Lalu, SKPDnya kemana ? sebab tidak mungkin
seorang Nurdin Abdullah bisa melakukan one stop services terus-terusan
karena ada keterbatasan. Karena itulah, SKPD harus bisa merespon dengan
mensinergikan masing-masing programnya sehingga menjadi layanan sosial
terpadu dan berkelanjutan. Bentuk layanan terpadu itulah yang digagas
Kemensos dalam bentuk layanan one stop servives atau layanan satu atap.
Raden Harry pun memuji layanan Brigade Siaga Bencana (BSB) yang
disiapkan Pemda Bantaeng yang juga sudah berjalan lama. BSB memberikan
layanan kesehatan tanpa kartu. Cukup menelpon ke 113. Demikian pula
dengan layanan darurat lainnya. Ini merupakan salah satu contoh
keterpaduan antar lembaga dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah
lainnya di Indonesia, urainya. ‘’Tinggal bagaimana kementerian juga
melakukan keterpaduan program misalnya saja dalam hal layanan air
bersih, perumahan, lapangan kerja dll sehinga masyarakat bisa
menikmati,’’ tandasnya. Is kemudian menyebut salah satu daerah yang
sudah memberlakukan layanan terpadu di Indonesia yakni Kabupaten Sragen.
Daerah tersebut membangun dua jenis layanan di Kantornya. Di bagian
kanan untuk pelayanan.


perizinan dan layanan satu atap di
bagian kiri untuk layanan sosial kemiskinan. Bila layanan seperti ini
bisa dilakukan, maka masyarakat tak perlu lagi ke rumah bupati karena
sudah ada tempat khusus yang bisa dikenal masyarakat. Dan ini bisa
dilakukan pada tingkat kecamatan karena layanan sosial tersebut tidak
terkendala modal. ‘’Bisa dimulai dari apa yang ada,’’ tutur Kepala Badan
Pendidikan dan Penelitian Kemensos itu seraya mengatakan, untuk
mengalihkan dari kediaman pribadi bupati ke tempat lain tidak sulit
karena sudah berjalan. Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah pada
kesempatan itu mengakui, layanan sosial untuk masyarakat miskin sudah
lama dilakukan. Ini dilakukan sejak awal kepemimpinan tahun 2008.
Masyarakat bisa menemui Bupati HM Nurdin Abdullah setelah shalat subuh.
Masyarakat datang dengan berbagai persoalan, mulai dari soal rumah
tangga hingga anak-anak yang ingin sekolah serta yang butuh modal usaha.
Kondisi tersebut dipicu angka pengangguran dan kemiskinan yang masih
tinggi ketika itu. Angka pengangguran pada 2008 mencapai 12,09 persen,
kini sisa 3,75%, angka kemiskinan yang semula 12, 12 persen kini tersisa
7,57 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pada 2008 hanya 5,37
persen dan kini tumbuh signifikan di atas rata-rata provinsi dan
nasional yakni 8,9 persen, Nurdin Abdullah optimistis, bisa menjadikan
Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten Sejahtera dan Mandiri.
Indikatornya, enam investor sudah siap membangun industry pengolahan
bijih nikel (smelter) dan bijih besi (mangan) dengan total investasi Rp
13 triliun. Keenam industry tersebut akan menyerap tenaga kerja 15
hingga 20 ribu. Bila semua berjalan sesuai rencana, ke depan Bantaeng
akan memperoleh royalty yang besar sehingga kemungkinan kita tidak lagi
diberi dana alokasi umum dan khusus (DAU/DAK) karena sudah bisa mandiri,
tandasnya.(Sumber Berita : Rilis Humas Bantaeng, 25 Juni 2013)
MENGGAGAS MODEL LAYANAN TERPADU BANTAENG MENUJU PANDU GEMPITA
MENGGAGAS MODEL LAYANAN TERPADU BANTAENG MENUJU PANDU GEMPITA
MENGGAGAS MODEL LAYANAN TERPADU BANTAENG MENUJU PANDU GEMPITA









0 komentar: