Peserta DIKLATPIM LAN kaji kebijakan publik bantaeng

PESERTA DIKLATPIM LAN KAJI KEBIJAKAN PUBLIK BANTAENG

Peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Angkatan 36 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) melakukan kajian terhadap kebijakan publik yang dilakukan Pemda Kabupaten Bantaeng. Para peserta yang berjumlah 60 orang yang berasal dari 17 provinsi di Indonesia (dari Jawa hingga Papua) itu dipimpin langsung Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur, Dr Muhammad Idris dan sejumlah Widyaswara diantaranya Robert Silalahi, Prof Dr Amir Baharuddin, Arifuddin Katta dan Prof Rasyid Taha. Menurut Dr Muh Idris, kunjungan visitasi ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dekat proses managing policy terkait langkah yang sudah dipelajari di dalam kelas. ‘’Kita memilih Bantaeng karena pertimbangan pembuktian keijakan public yang berkorelasi dengan pilihan public seperti dibuktikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng pada 17 April 2013,’’ ujarnya. Menurut Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur LAN RI tersebut, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, HM Nurdin Abdullah telah mencatat rekor fantastik dengan meraih 83 persen suara. Selain bertemu Pemda, peserta juga melakukan pertemuan yang sama dengan para wakil rakyat Bantaeng sebagai lembaga mitra dalam kebijakan publik. Menjawab peserta yang sangat antusias, Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah yang didampingi Kepala Bappeda Abdul Wahab, Kadis Kesehatan dr Hj Takudaeng, Kepala Bapedalda H Abdullah Taibe dan Staf Ahli bidang Hukum dan  

Pemerintahan Hartawan Zainuddin mengatakan, banyak hal yang dilakukan dalam bentuk inovasi. Ini dilakukan karena keterbatasan APBD. Ia kemudian member contoh pembangunan kawasan pantai Seruni, Lamalaka dan Pantai Marina yang tidak mungkin menggunakan APBD. Selain membangun kawasan pesisir, Pemda juga membangun kawasan agrowisata di pegunungan untuk menjadikan daerah ini menjadi destinasi unggulan di bagian selatan Sulsel. Semua fasilitas tersebut kini telah dinikmati tak hanya oleh masyarakat Bantaeng tetapi juga masyarakat daerah tetangga. Masih menurut Nurdin Abdullah, pembangunan diawali perencanaan yang tentu saja tidak didasarkan pada keinginan tetapi karena kebutuhan. Ia kemudian member contoh pembangunan fasilitas Brigade Siaga Bencana (BSB) yang menonjolkan pelayanan cepat dan pasti. Ini ditunjang Pemerintah Jepang melalui bantuan ambulance dan unit kendaraan pemadam kebakaran. Dengan fasilitas ini, masyarakat cukup menekan 113 dari ponselnya, ambulance yang disertai dokter dan perawat meluncur ke alamat. Demikian pula dengan banjir tahunan yang senantiasa melanda Kota Bantaeng. Berdasarkan hasil kajian, kemudian dilakukan pembangunan Cekdam pengendali. Kini Bantaeng sudah bebas banjir, sedang di bidang kebersihan kota, Pemda berharap menjadi budaya masyarakat, bukan karena ingin memperoleh adipura, urainya.(hms) 

PESERTA DIKLATPIM LAN KAJI KEBIJAKAN PUBLIK BANTAENG