Dilklatpim LAN Kaji Kebijakan Publik Bantaeng

Dilklatpim LAN Kaji Kebijakan Publik Bantaeng

Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklat pim) angkatan ke – 36 Lembaga Admistrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melakukan kajian terhadap kebijakan publik yang dilakukan Pemda Kabupaten Bantaeng. Peserta berjumlah 60 orang yang berasal dari 17 provinsi di Indonesia (dari Jawa hingga Papua), itu dipimpin langsung Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur, Dr Muhammad Idris dan sejumalah Widyaswara, di antaranya Robert Silalahi, Prof. Dr.Amir Baharuddin, Arifuddin Katta dsan Prof. Rasyd Taha.

Menurut Dr.M Idris, kunjungan visistasi ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dekat proses managing policy terkait langkah yang dipelajari didalam kelas. “Kita memeilih Bantaeng karena pertimbangan pembuktian kebijakan public yang berkorelasi dengan pilihan public seperti dibuktikan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng pada 17 April 2013,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Kepala Kajian Pusat dan Diklat Aparatur LAN RI tersebut pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati, HM Nurdin Abdullah telah mencatak rekor Fantastik dengan meraih 83 persen suara. Selain bertemu Pemda, peserta juga melakukan pertemuan yang sama dengan para wakil rakyat Bantaeng sebagai lembaga mitra dalam kebijakan public.

Melihat peserta yang sangat antusias, Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah yang didampingi kepala Bappeda Abdul Wahab, Kadis Kesehatan dr. Hj Takudaeng, Kepala Bapedalda H Abdullah Taibe dan Staf Ahli bidang Hukum dan pemerintahan Hartawan Zainuddin mengatakan, banyak hal dilakukan dalam bentuk inovasi. “Ini dilakukan karena keterbatasan APBD, “katanya.

Ia kemudian memberi contoh pembangunan kawasan pantai Seruni, Lamalaka, dan Pantai Marina yang tidak mungkin menggunakan APBD. Selain membangun kawasan pesisir, Pemda juga membangun kawasan agrowisata di pegunungan untuk menjadikan daerah ini menjadi destinasi unggulan dibagian selatan, Sulawesi selatan.

Semua pasilitas tersebut, lanjut Nurdin Abdullah, kini telah dinikmati tak hanya oleh masyarakat Bantaeng tetapi juga masyarakat tetangga. Pembangunan diawali perencanaan yang tentu saja tidak didasarkan keinginan tetapi kerena kebutuhan. Ia kemudian member contoh pembangunan fasilitas Brigade Siaga Bencana (BBS) yang menonjolkan pelayanan cepat dan pasti. Ini ditunjang Pemerintah Jepang melalui bantuan Ambulance dan unit kendaraan pemadan kebakaran.

Dengan fasilitas ini, saran Nurdin Abdullah, masyarakat cukup menekan 113 dari ponselnya, ambulance yang disertai Dokter dan perawat meluncur ke alamat. Demikian pula dengan banjir tahunan yang senantiasa melanda kota bantaeng. Berdasarkan hasil kajian, kemudian dilakukan pembangunan Cekdam pengendali. Kini bantaeng sudah bebas banjir, sedang dibidang kebersihan kota, pemda berharap menjadi budaya masyarakat, bukan krena ingin memperoleh adipura.
(Zul – pm)