Bantaeng, 14/12 – 2013 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabaupaten Bantaeng
mencatat sejarah. Bila selama ini penepatan RAPBD menjadi APBD diketuk akhir
tahun selama 4 tahun berturut-turut, kini palu sidang untuk APBD 2014 diketuk
14 Desember 2013.
‘’Ini sejarah baru sebab selama ini
kita ketok palu akhir tahun, kini lebih cepat. Ini berkat hubungan erat eksekutif
dan legislatif serta pihak terkait lainnya yang sudah seirama,’’ kata Bupati
Bantaeng HM Nurdin Abdullah pada Paripurna tentang Penetapan APBD 2014 di
gedung DPRD Bantaeng, Sabtu (14/12).
Rapat paripurna yang dihadiri Wakil
Bupati H Muhammad Yasin, Sekda Sudarni, Ketua Pengadilan Negeri, unsur Muspida,
pimpinan SKPD dan tokoh masyarakat tersebut dipimpin Ketua DPRD Bantaeng Hj
Novrita Langgara.
APBD 2014 tersebut mengalami surplus
Rp 172,3 juta dari rencana pendapatan sebesar Rp 621,1 miliar lebih. Ini sangat
membanggakan di tengah defisit yang mewarnai sebagian besar APBD beberapa
Kabupaten/Kota di Sulsel.
APBD Kabupaten Bantaeng untuk 2014
lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan memaksimalkan hasil
Musrenbang serta fokus pada upaya menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga
Daerah (Porda) Sulsel ke XV, September 2014.
Seluruh fraksi pada sidang paripurna
yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Darwis dan Alim Bahri L Tana, menyatakan
setuju terhadap RAPBD 2014 dijadikan Perda APBD.
Pandangan fraksi dewan yang diawali
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Ansar,SE mengapresiasi kinerja
pembangunan di bawah komando Bupati Bantaeng dengan meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dalam rangka mewujudkan Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian
selatan Sulsel.
Fraksi Gabungan Patriot
Membangun Bangsa (Triguna) dengan juru bicara Thamrin Labandu S.Sos juga
menyatakan menerima dengan catatan agar eksekutif melakukan pemetaan potensi
pendapatan asli daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan termasuk pemberian
reward dan punishment kepada SKPD yang memenuhi target.
Demikian pula sebaliknya, yang tidak
memenuhi target diberi sanksi serta mendorong eksekutif lebih disiplin dalam
pengalokasian anggaran.
Frakdi Partai Golkar (FPG) dengan
juru bicara A Mappiare berharap program lebih mengarah pada peningkatan mutu
layanan, terutama disektor pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan.
Fraksi partai beringin juga
mengapresiasi kinerja Bupati dalam berbagai aspek pembangunan sehingga
menjadikan Bantaeng menjadi daerah terkemuka di bagian selatan Sulsel.
Fraksi PAN melalui M Yusuf Bajido
menyampaikan saran agar Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dikelola
sesuai Juklak dan Juknis yang ada serta optimasi peningkatan PAD.
Fraksi Bangkit Mensejahaterakan
Bangsa dengan juru bicara Muh Said menyarankan eksekutif memaksimalkan
persiapan pelaksanaan Porda Sulsel yang baru pertama kali dihelat di Bantaeng
sebagai tuan rumah.
Fraksi Hanura melalui jubirnya Hj
Juriati menyarankan kepada eksekutif agar PAD dikelola secara maksimal untuk
meminimalkan indikasi kemungkinan terjadinya kebocoran.
Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah
pada kesempatan itu juga mengingatkan jajaranya agar dalam implementasi APBD
tidak bertentangan denga aturan sehingga berurusan dengan aparat penegak hukum.
Hal ini merupakan bentuk apresiasi
atas pujian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada dialog
kebangsaan ICIS di Jakarta beberapa waktu lalu.
Bupati juga menyampaikan progress
beberapa proyek besar di Bantaeng seperti pembangunan RS yang diharapkan
rampung tahun mendatang karena 2014 Bantaeng mendapat alokasi APBN sebesar Rp
70 miliar.
Untuk pembangunan jalan strategi
nasional yang berlokasi di sepanjang pesisir, Bantaeng juga memperoleh alokasi
anggaran Rp 40 miliar hingga ke Borkal, sedang untuk jembatan diharapkan
dialokasikan tahun depan.
Balai Latihan Kerja (BLK) juga
mendapat tambahan Rp 14 miliar. Jalan poros Bantaeng – Loka juga diharapkan
rampung 2014, urainya.(hms)
0 komentar: