Bantaeng, 12/3 – 2014 – Sebanyak 150 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
(TKSM) yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah (25), Kota Makassar (25) dan
sisanya dari Kabupaten Bantaeng mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat)
Pendampingan Sosial di Bantaeng.
Diklat yang diselenggarakan BBPPKS
Regional V Sulawesi tersebut dirangkaikan Rakor Koordinasi (Rakor) pelayanan
terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita).
Kedua kegiatan itu dibuka Kepala
Badan Pendidikan dan Penelitian Keejahteraan Sosial (Badiklitkesos) Kementerian
Sosial Dr Ir R Harru Hikmat M.Si di ruang pola Kantor Bupati Bantaeng, Selasa
(11/3) malam.
Pembukaan yang ditandai penyematan
tanda peserta dihadiri Wakil Bupati Bantaeng H Muhammad Yasin, para Pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat Diklat BBPPKS Regional V
Sulawesi.
Kepala Balai Pendidikan dan
Penelitian Kemensos Raden Hikma mengatakan, penanganan kemiskinan dan
pengangguran masih membutuhkan pendampingan secara professional.
Masalahnya, titik pandang terhadap
kedua masalah tersebut belum sevisi antar departemen. Namun hal tersebut segera
dibenahi dengan melakukan updating agar ada kesamaan pandang dan solusinya.
Melalui titik pandang yang sama akan
memudahkan penanganannya, terutama terhadap masyarakat miskin yang tergolong
fakir. Ini memerlukan intervensi berbagai bidang karena mereka tak hanya
membutuhkan peningkatan kesejahteraan melalui usaha tetapi juga mereka butuh
permukiman dan perlindungan kesehatan.
Ia kemudian menyambut baik program
yang sudah dilakukan Bupati Bantaeng yang sudah melakukan layanan 1 atap.
Sayangnya, layanan tersebut belum dalam bentuk lembaga melainkan melalui
pribadi Bupati di kediaman pribadinya.
‘’Tidak banyak pemimpin yang seperti
ini. Biasanya pejabat menutup diri terhadap masyarakat miskin, namun Bupati
Bantaeng menyiapkan waktu kepada siapapun tanpa memandang siapa,’’ ujarnya.
Masalahnya, terang Raden Harry
Hikmat, apakah pengganti HM Nurdin Abdullah bisa melakukan kegiatan yang sama ?
Karena itu, diperlukan lembaga seperti yang sudah dilakukan di beberapa Negara
seperti Jepang yang kegiatan one stop service-nya sudah sampai ke tingkat
bawah.
Meski Negara lainnya, termasuk di
India dan Malaysia sudah melakukan ini, namun Indonesia juga sudah melakukan di
beberapa daerah termasuk di Sragen, Brau, Paya Kumbuh dan Suka Bumi.
Layanan satu atap ini mengefektifkan
Tupoksi dan fungsi SKPD, terlebih bila pelayanan sudah ditunjang penggunaan
teknologi komunikasi (IT) yang baik.
‘’Melalui IT, SKPD akan lebih mudah
mengetahui apa yang akan dilakukan karena laporannya sudah lengkap. Masyarakat
juga lebih mudah memperoleh pelayanan karena cukup mendatangi satu tempat,
sudah ada solusinya,’’ ujarnya.
Wakil Bupati Bantaeng H Muhammad
Yasin mengatakan, layanan cepat selama ini juga dilakukan di bidang kesehatan
melalui Brigade Siaga Bencana (BSB).
Khusus di bidang ketenagakerjaan,
masuknya sejumlah industri pengolahan ke daerah ini juga akan mengatasi program
berbasis peningkatan ekonomi.
Ini juga ditunjang pembukaan Balai
Latihan Kerja (BLK) yang akan menunjang ketersediaan tenaga terampil untuk
industri.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar
Kesejahteraan Sosial Dr Abu Hayat melaporkan kegiatan dua hari ini dimaksudkan
menyamakan langkah dan persepsi terhadap layanan Pandu Gempita ke depan.
Sedang untuk Diklat diharapkan
memberi wawasan bahwa pendamping social harus professional dalam menjalankan
tugas pendampingan. Karena itu, Diklat dilaksanakan di Kecamatan Pa’jukukang
sedang Rakorbang di Marina Beach Hotel kawasan Pantai Marina Bantaeng.(hms)
0 komentar: