Bantaeng, 27/03 – 2014 - Kendala listrik yang sering mengancam
industri mendapat perhatian pemerintah. Karena itu Pemerintah menjamin
ketersediaan bahan baku terhadap pembangunan pembangkit di Indonesia.
Wakil dari Kementerian ESDM RI, Syamsul
menjawab peserta Smelter Summit 2014 di Gedung Balai Kartini Bantaeng, Kamis
(27/3) mengatakan, kendala ketersediaan tenaga listrik bisa diatasi melalui
pembangunan pembangkit.
Pembangunan pembangkit tersebut bisa
saja dilakukan pihak swasta, sedang untuk bahan bakunya, terutama yang
menggunakan batu bara, Pemerintah menjamin ketersediaannya, ujarnya.
Khusus di Sulsel, PLN masih memiliki
cadangan kelebihan daya lebih dari 300 MW. Karena itu, pembangunan smelter di
Bantaeng menjadi sangat layak.
Selain ketersediaan daya listrik,
Bantaeng juga mendapat pendampingan teknologi dari BPPT, termasuk untuk
pemanfaatan teknologi yang digunakan industry smelter di daerah ini.
Kepala BPPT Dr Ir Marzan Iskandar
ketika membuka pertemuan sehari tersebut mengatakan, kerjasama dengan Pemda
Kabupaten Bantaeng dilakukan dalam berbagai bidang.
Pada pemilihan kepala daerah
(Pilkada) beberapa waktu lalu, BPPT juga telah menyiapkan sistem pemilihan
berbasis teknologi. BPPT juga membangun industri pupuk lepas lambat serta
kerjasama bidang perikanan dan peningkatan produksi talas, ujarnya.
Ia berharap, kehadiran industri di
Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) semakin meningkatkan daya saing daerah yang
berhasilguna. Petinggi BPPT itu kemudian memuji kinerja Bupati HM Nurdin
Abdullah yang berhasil mengubah daerahnya dari daerah miskin menjadi daerah
berpendapatan tertinggi di Indonesia.
Itu karena Nurdin Abdullah memiliki
3 pilar yakni sebagai pengusaha, ilmuan dan bupati. ‘’Dia memiliki ketiganya
sehingga memiliki visi jauh ke depan untuk menentukan peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya,’’ terang Marzan Iskandar.
Ia juga mengingatkan, pembangunan
kawasan industri berimplikasi terhadap pertumbuhan kota. Karena itu, sejak awal
sudah harus dibuat tata ruang dan sonasinya, termasuk memperhitungkan dampak
lingkungan secara kawasan, tambahnya.
Kepala BPPT itu juga mengatakan,
sejak awal juga perlu disiapkan infrastruktur dan ketersediaan energy, termasuk
pembangunan jalan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya.
Tentang kemudahan dari Pemerintah
Pusat, petinggi BKPM Pratito mengatakan, pemerintah selalu menyiapkan kebijakan
bebas pajak 5 hingga 10 tahun, namun ini tergantung besaran investasinya.
Hingga kini, terang Pratito,
BKPM telah mengeluarkan izin investasi di bidang pertambangan kepada 28
perusahaan dengan total investasi yang mencapai ratusan triliun.(hms)
0 komentar: