Bantaeng, 26/03 – 2014 – Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang andal, diperlukan
komitmen yang kuat dari pengelola keuangan itu sendiri.
‘’Siapapun yang menjadi pengelola
keuangan, dia harus komitmen untuk melakukan system pencatatan dan pengelolaan
yang baik. Tidak cukup hanya dengan kemauan bupati dan wakil bupati saja,’’
kata Kepala BPK Perwakilan Sulsel Tri Heriadi.
Saat berbicara pada Gelar Pengawasan
Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan 2014 di gedung Balai
Kartini Bantaeng, Rabu (26/3), Tri Heriadi mengatakan, dalam kurun waktu 5
tahun Pemda Kabupaten Bantaeng hanya berhasil meraih predikat Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).
Hal itu terjadi karena nilai
investasi non permanen dana bergulir yang tidak dapat diyakini. Dana tersebut
sebesar Rp 1,2 miliar. Demikian pula dengan saldo asset tetap hingga 31
Desember 2013 senilai Rp 1,19 triliun yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
BPK juga masih menemukan
pengendalian intern sebanyak 11 yang masih bermasalah serta temuan kepatutan
penatausahaan kas pada bendahara serta pengelolaan persediaan yang tidak
tertib.
Bahkan ada pekerjaan yang tidak
sesuai kontrak, dan ini ditemukan pada beberapa dinas, ujarnya. Karena itulah,
ia berharap pengelola keuangan berkomitmen.
‘’Bupati sangat kuat keinginannya.
Tinggal dukungan SKPD, terutama para pengelola keuangan,’’ tambah Tri Heriadi
yang berhadap dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang
keuangan.
Para pengelola keuangan, sambungnya
lagi, harus mengetahui tata cara, peruntukan hingga pertanggunjawabannya.
Dengan begitu, ia optimistis tak aka nada temuan.
‘’Kalaupun ada temuan, Kepala BPK
Perwakilan Sulsel berharap segera dikomunikasikan dengan seluruh SKPD agar
menjadi pembelajaran atau memaksimalkan peran Inspektorat yang menjadi mitra
BPK.
Inspektorat berperan meluruskan
pekerjaan SKPD dengan melakukan review sebelum diserahkan ke BPK, tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan
BPKP Sulsel Deni Suardini mengatakan, untuk meraih predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) harus ada keandalan system pengendalian yang terintegrasi.
Karena itu, pengguna anggaran dan
barang harus mampu meyakinkan laporan keuangan yang akurat sesuai standar
akuntansi pemerintahan yakni dengan mencatat hak dan kewajiban.
Semua transaksi juga harus
transparan, terangnya seraya mengemukakan keuntungan meraih predikat WTP adalah
ada kepercayaan masyarakat, termasuk investor.(hms)
0 komentar: