Jakarta (19/6). Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Badan Pendidikan
dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kemensos RI yang bekerjasama dengan United
Nations Children's Fund (UNICEF) akan mengadakan Workshop Nasional tentang
Pengembangan Sistem dan Layanan Terpadu bagi Anak dan Keluarga, yang
pelaksanaannya pada pertengahan Agustus 2014 mendatang.
Namun, agenda persiapannya, telah dibahas secara subsntansi dan mendalam dalam sebuah tajuk Rapat Teknis Persiapan Workshop Nasional tentang Pengembangan Sistem dan Layanan Terpadu bagi Anak Keluarga, yang telah berlangsung di Ara Hotel Gading Serpong Tangerang, tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2014.
Dalam sambutan pengantarnya, Kepala Badiklitkesos Kemenakertrans RI, Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D mengemukakan bahwa Perlunya layanan dalam kondisi keuangan yang terbatas dengan membangun system Perlindungan Anak berbasis komunitas. Dan, ini Sudah mulai ada di Sragen dan Bantaeng serta 3 Kabupaten Kota lainnya di Indonesia (Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Berau) yang menjadi Pilot Project Pandu Gempita, Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Kota Sejahtera.
Tambah Kepala Badiklitkesos ini mengemukakan bahwa akan melakukan workshop skala nasional “Pelayan Dasar Terpadu”— agar dapat memenuhi pakaian, makanan, pre school, TPA, gizi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Kabupaten Sragen dan Kabupaten Bantaeng.
Tampak yang menjadi peserta rapat teknis, diantaranya Dr.Ir.Raden Harry Hikmat,M.Si selaku Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sragen, Dinsosnaketrans Bantaeng, A. Hadi Utomo Direktur Yayasan Bahtera Bandung, Astrid Gonzaga Dionisio UNICEF Jakarta, Amelia Tristiana UNICEF Makassar, Naning Puji Julianingsih UNICEF Surabaya, Zubedy Koteng Advisor Elkape, dan beberapa pejabat eselon II dan III Lingkup Kemensos RI.
Rapat teknis ini membahas sejumlah agenda, diantaranya adalah penyusunan TOR National Workshop, mekanisme koordinasi pilot, startegi keberlangsungan dan scaling up, maping potensi daerah pilot dan bahan advokasi, kerangka monev, Draft Surat Keputusan, dan Draft MoU untuk yang akan menjadi Lokasi Layanan Terpadu bagi Anak dan Keluarga nantinya.
Dalam pemaparan tanggapan dan pendalamannya, Raden Harry Hikmat sebagai Staf Ahli Mensos Bidang Dampak Sosial menuturkan bahwa Gagasan pembentukan layanan terpadu ini berdasar pada kunjungan Menteri Sosial di sejumlah Negara – Beijing, Jepang, Australia, Khususnya untuk kelompok rentan seperti yang miskin, rentan, perempuan dan anak berupa one stop services.
Lanjut Harry bahwa Setelah Kemensos mereviu maka konsep one stop services sudah cukup berkembang. Sejumlah nama diperkenalkan misalnya : single window services Oleh JIZ atau one human access services atau no one wrong door services. Semua terselesaikan dalam satu wacana atau arena untuk kemudahan layanan sosial. Menjadi intrumen penting untuk efisiensi, efektifitas dan sustainability layanan.
Salah satu layanan tersebut telah dan akan terimplementasi di 5 Kabupaten Kota di Indonesia, dalam pilot project Program Pandu Gempita. Satu diantaranya adalah di Kabupaten Bantaeng (Sulsel), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kabupaten Berau (Kalimantan Utara), Kota Sukabumi (Jawa Barat) dan Kota Payakumbuh (Sumatera Barat).
Dilaporkan oleh Syahrul Bayan, SSTP (Kadis Sosnakertrans Bantaeng-Peserta Aktif Rapat Teknis)
Dari Ara Hotel Gading Serpong Tangerang.
Namun, agenda persiapannya, telah dibahas secara subsntansi dan mendalam dalam sebuah tajuk Rapat Teknis Persiapan Workshop Nasional tentang Pengembangan Sistem dan Layanan Terpadu bagi Anak Keluarga, yang telah berlangsung di Ara Hotel Gading Serpong Tangerang, tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2014.
Dalam sambutan pengantarnya, Kepala Badiklitkesos Kemenakertrans RI, Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D mengemukakan bahwa Perlunya layanan dalam kondisi keuangan yang terbatas dengan membangun system Perlindungan Anak berbasis komunitas. Dan, ini Sudah mulai ada di Sragen dan Bantaeng serta 3 Kabupaten Kota lainnya di Indonesia (Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Berau) yang menjadi Pilot Project Pandu Gempita, Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Kota Sejahtera.
Tambah Kepala Badiklitkesos ini mengemukakan bahwa akan melakukan workshop skala nasional “Pelayan Dasar Terpadu”— agar dapat memenuhi pakaian, makanan, pre school, TPA, gizi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Kabupaten Sragen dan Kabupaten Bantaeng.
Tampak yang menjadi peserta rapat teknis, diantaranya Dr.Ir.Raden Harry Hikmat,M.Si selaku Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sragen, Dinsosnaketrans Bantaeng, A. Hadi Utomo Direktur Yayasan Bahtera Bandung, Astrid Gonzaga Dionisio UNICEF Jakarta, Amelia Tristiana UNICEF Makassar, Naning Puji Julianingsih UNICEF Surabaya, Zubedy Koteng Advisor Elkape, dan beberapa pejabat eselon II dan III Lingkup Kemensos RI.
Rapat teknis ini membahas sejumlah agenda, diantaranya adalah penyusunan TOR National Workshop, mekanisme koordinasi pilot, startegi keberlangsungan dan scaling up, maping potensi daerah pilot dan bahan advokasi, kerangka monev, Draft Surat Keputusan, dan Draft MoU untuk yang akan menjadi Lokasi Layanan Terpadu bagi Anak dan Keluarga nantinya.
Dalam pemaparan tanggapan dan pendalamannya, Raden Harry Hikmat sebagai Staf Ahli Mensos Bidang Dampak Sosial menuturkan bahwa Gagasan pembentukan layanan terpadu ini berdasar pada kunjungan Menteri Sosial di sejumlah Negara – Beijing, Jepang, Australia, Khususnya untuk kelompok rentan seperti yang miskin, rentan, perempuan dan anak berupa one stop services.
Lanjut Harry bahwa Setelah Kemensos mereviu maka konsep one stop services sudah cukup berkembang. Sejumlah nama diperkenalkan misalnya : single window services Oleh JIZ atau one human access services atau no one wrong door services. Semua terselesaikan dalam satu wacana atau arena untuk kemudahan layanan sosial. Menjadi intrumen penting untuk efisiensi, efektifitas dan sustainability layanan.
Salah satu layanan tersebut telah dan akan terimplementasi di 5 Kabupaten Kota di Indonesia, dalam pilot project Program Pandu Gempita. Satu diantaranya adalah di Kabupaten Bantaeng (Sulsel), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kabupaten Berau (Kalimantan Utara), Kota Sukabumi (Jawa Barat) dan Kota Payakumbuh (Sumatera Barat).
Dilaporkan oleh Syahrul Bayan, SSTP (Kadis Sosnakertrans Bantaeng-Peserta Aktif Rapat Teknis)
Dari Ara Hotel Gading Serpong Tangerang.
0 komentar: