Kemensos - ternyata Nurdin lebih dulu dari Jokowi

                      Kemensos - ternyata Nurdin lebih dulu dari Jokowi 

Bantaeng,  25 Juni  2013 – Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial Dr Raden Harry Hikmad M.si terperangah ketika mengetahui layanan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bantaeng sudah berjalan lama.

 

‘’Kami sudah keliling Indonesia dan yang dikenal memiliki kepekaan hanya Joko Widodo. Ternyata ada Nurdin Abdullah yang lebih dulu, seorang pejabat yang

menggunakan hati nurani untuk dekat kepada rakyatnya,’’ katanya pada Workshop & Sosialisasi Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) di Bantaeng, Selasa (25/6).

 

Menurutnya, selama ini masyarakat datang ke rumah pak Bupati mengadukan nasibnya. Artinya masyarakat butuh tempat mengadu sehingga perlu ada aparat yang bisa mengayomi dan itu dilakukan bupati, urainya.

 

Lalu, SKPDnya kemana ? sebab tidak mungkin seorang Nurdin Abdullah bisa melakukan one stop services terus-terusan karena ada keterbatasan. Karena itulah, SKPD harus bisa merespon dengan mensinergikan masing-masing programnya sehingga menjadi layanan sosial terpadu dan berkelanjutan.

 

Bentuk layanan terpadu itulah yang digagas Kemensos dalam bentuk layanan one stop servives atau layanan satu atap. Raden Harry pun memuji layanan Brigade Siaga Bencana (BSB) yang disiapkan Pemda Bantaeng yang juga sudah berjalan lama.

 BSB memberikan layanan kesehatan tanpa kartu. Cukup menelpon ke 113. Demikian pula dengan layanan darurat lainnya. Ini merupakan salah satu contoh keterpaduan antar lembaga dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia, urainya.

 

‘’Tinggal bagaimana kementerian juga melakukan keterpaduan program misalnya saja dalam hal layanan air bersih, perumahan, lapangan kerja dll sehinga masyarakat bisa menikmati,’’ tandasnya.

 

Is kemudian menyebut salah satu daerah yang sudah memberlakukan layanan terpadu di Indonesia yakni Kabupaten Sragen. Daerah tersebut membangun dua jenis layanan di Kantornya. Di bagian kanan untuk pelayanan perizinan dan layanan satu atap di bagian kiri untuk layanan sosial kemiskinan.

 

Bila layanan seperti ini bisa dilakukan, maka masyarakat tak perlu lagi ke rumah bupati karena sudah ada tempat khusus yang bisa dikenal masyarakat. Dan ini bisa dilakukan pada tingkat kecamatan karena layanan sosial tersebut tidak terkendala modal.

 

‘’Bisa dimulai dari apa yang ada,’’ tutur Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kemensos itu seraya mengatakan, untuk mengalihkan dari kediaman pribadi bupati ke tempat lain tidak sulit karena sudah berjalan.

Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah pada kesempatan itu mengakui, layanan sosial untuk masyarakat miskin sudah lama dilakukan. Ini dilakukan sejak awal kepemimpinan tahun 2008.

 

Masyarakat bisa menemui Bupati HM Nurdin Abdullah setelah shalat subuh. Masyarakat datang dengan berbagai persoalan, mulai dari soal rumah tangga hingga anak-anak yang ingin sekolah serta yang butuh modal usaha.

 

Kondisi tersebut dipicu angka pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi ketika itu. Angka pengangguran pada 2008 mencapai 12,09 persen, kini sisa 3,75%, angka kemiskinan yang semula 12, 12 persen kini tersisa 7,57 persen.

 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang pada 2008 hanya 5,37 persen dan kini tumbuh signifikan di atas rata-rata provinsi dan nasional yakni 8,9 persen, Nurdin Abdullah optimistis, bisa menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten Sejahtera dan Mandiri.

 

Indikatornya, enam investor sudah siap membangun industry pengolahan bijih nikel (smelter) dan bijih besi (mangan) dengan total investasi Rp 13 triliun. Keenam industry tersebut akan menyerap tenaga kerja 15 hingga 20 ribu.

 

Bila semua berjalan sesuai rencana, ke depan Bantaeng akan

memperoleh royalty yang besar sehingga kemungkinan kita tidak lagi diberi dana alokasi umum dan khusus (DAU/DAK) karena sudah bisa mandiri, tandasnya.

Sumber Berita: http://www.bantaengkab.go.id/berita--kemensos---ternyata-nurdin-lebih-dulu-dari-jokowi.html#ixzz2Y2ii7ruC