Bantaeng, 20/03 – 2014 – Pencapaian akseptor aktif di Kabupaten Bantaeng hingga kini
mencapai 70 persen. Karena itu, alat kontrasepsi yang digunakan perlu dialihkan
dari alat kontrasepsi jangka pendek ke jangka panjang.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Sulsel yang diwakili Kepala Bidang Kependudukan Rini Riantika mengatakan hal
itu pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Kependudukan KB dan
Pembangunan Keluarga 2014.
Rakerda yang dirangkaikan Bulan
Bakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan
tersebut dibuka plt Sekda Kabupaten Bantaeng H Abd Latief Naikang di Gedung
Pertiwi Bantaeng, Kamis (20/3).
Kegiatan sehari itu dihadiri 150
peserta yang terdiri atas Camat, Dan Ramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas, Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA), UPTD, pengurus Forum Antar Umat Beragama serta Forum
Peduli Keluarga, jelas Ketua Pelaksana, Asruddin.
Menurut Rini meski akseptornya
tinggi, namun pernikahan pada usia muda di bawah 20 tahun di daerah berjuluk
Butta Toa juga cukup banyak.
Karena itu, perlu dilakukan
pembinaan agar usia nikah kembali pada ketentuan yakni usia 20 – 21 tahun.
Kalaupun terjadi pernikahan pada usia muda namun sedapat mungkin dilakukan
penundaan kehamilan agar bisa lanjut sekolah.
Untuk membantu memfasilitas masalah
itu, Pemda diharapkan membentuk Badan Kependudukan dan KB Daerah (BKKBD)
sebagai upaya pengendalian penduduk.
Lembaga seperti itu di Sulsel baru
dibentuk di Kabupaten Maros. Karena itu, Kabupaten Bantaeng diharapkan segera
menyusul, pintanya.
Plt Sekda Kabupaten Bantaeng H Abdul
Latief Naikang pada kesempatan tersebut mengatakan, laju pertumbuhan penduduk
Indonesia mencapai 1,4 persen dengan jumlah penduduk 241 juta jiwa.
Dengan jumlah penduduk yang terus
meningkat, diperhadapkan pada tantangan peningkatan kualitas. Khusus di
Kabupaten Bantaeng, upaya pengendalian tersebut berjalan baik.
Hasil sensus 2010 bahkan menunjukkan
laju pertumbuhan tersebut hanya 0,75 persen, jauh di bawah provinsi yang
mencapai 1,17 persen.
Pertumbuhan ekonomi daerah berjarak
120 kilometer arah selatan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulsel ini mencapai
8,9 persen.
Meski begitu, peningkatan kualitas
hidup masyarakat masih memerlukan kerja keras terutama untuk mewujudkan daerah
ini menjadi Kota Jasa, Pusat Benih Berbasis Teknologi dan menjadi Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Baru di bagian selatan Sulsel, ujarnya.(hms)
0 komentar: